Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
DPR Kritisi Persoalan Impor Satu Juta Ton Beras
Slamet, seorang anggota Komisi IV DPR RI, telah mengungkapkan kekhawatirannya terkait rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk mengimpor satu juta ton beras dari India.
Zulkifli berargumen bahwa langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap dampak El Nino.
Slamet menilai bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan tidak hanya merupakan upaya untuk mengatasi dampak El Nino seperti yang diungkapkan oleh Zulkifli.
Terlebih lagi, Slamet mengingatkan bahwa kebijakan ini sangat merugikan para petani.
Ia melihat bahwa rencana impor beras ini sudah dirancang secara sistematis sehingga terlihat masuk akal dan dapat diterima.
Terlebih lagi, rencana impor satu juta ton beras ini muncul menjelang masa panen yang melimpah di Indonesia.
“Bagaimana pemerintah merancang impor ini agar terkesan masuk akal sejak awal,” ujar Slamet pada hari Senin (19/6/2023).
Slamet mengingatkan bahwa pemerintah selalu mengklaim bahwa kebijakan impor dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) karena tidak ada persediaan atau pasokan beras dari petani dalam negeri.
Namun, ia menegaskan bahwa saat panen yang melimpah, pemerintah melalui Perum Bulog tidak secara maksimal menyerap hasil panen petani lokal, sehingga merugikan mereka.
Namun, rencana impor beras ini tidak muncul pada saat yang tepat tersebut. “Pada akhirnya, pemerintah melakukan impor,” ujar Slamet.
Sebelumnya, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman terkait impor beras dari India.
Nantinya, satu juta ton beras akan diimpor dari India dengan dalih mengantisipasi dampak El Nino.
Impor beras dari India ini merupakan kesepakatan di luar penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog untuk melakukan impor sepanjang tahun 2023.
Perum Bulog telah diberi tugas untuk mengimpor dua juta ton beras sepanjang tahun 2023.
Tinggalkan Balasan