Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia, Prabowo Subianto, meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang hadir dalam pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura untuk mengeluarkan deklarasi yang meminta penghentian kekerasan.

Prabowo mengusulkan rencana multi-poin yang meliputi penerapan gencatan senjata di posisi-posisi kedua belah pihak yang terlibat konflik, serta pembentukan zona demiliterisasi dengan jarak 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak.

Menhan Prabowo menekankan bahwa zona demiliterisasi tersebut harus diawasi dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB.

Dia juga menambahkan bahwa PBB harus mengadakan referendum untuk memastikan keinginan mayoritas penduduk di wilayah-wilayah yang menjadi sengketa secara obyektif.

“Saya mengusulkan kepada Shangri-La Dialogue untuk mencari bentuk deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai perundingan damai,” ujar Prabowo

Usulan Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Moskwa dan Kyiv pada tahun sebelumnya.

Saat itu, Jokowi menawarkan diri sebagai mediator antara kedua pemimpin negara tersebut dan menginisiasi kembali pembicaraan damai.

Dalam panel diskusi yang sama, Wakil Presiden Komisi Eropa, Joseph Borrell Fontelles, menyatakan bahwa jika dukungan militer untuk Ukraina dihentikan, maka perang akan segera berakhir.

Namun, dia juga menekankan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan Ukraina kehilangan kedaulatannya akibat agresi dari pihak luar.

“Kita tidak bisa berhenti memberikan dukungan militer kepada Ukraina,” tegas Borrell.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah mengusulkan rencana perdamaian yang terdiri dari 10 poin.

Rencana tersebut meminta Rusia untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah Ukraina.

Kepala Penasihat Diplomatik Ukraina, Ihor Zhovkva, menyatakan bahwa Ukraina tidak tertarik dengan gencatan senjata yang hanya mengunci keuntungan teritorial Rusia.

Upaya Indonesia untuk mendamaikan konflik di Ukraina melalui penetapan zona demiliterisasi dan referendum yang dimediasi oleh PBB merupakan langkah yang penting dalam upaya mencapai perdamaian dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

Usulan ini juga menunjukkan peran aktif Indonesia dalam menjalankan diplomasi perdamaian di tingkat internasional.

Publik dan komunitas internasional akan terus memantau perkembangan selanjutnya terkait usulan ini, dengan harapan agar konflik di Ukraina segera dapat diatasi melalui jalan damai yang melibatkan partisipasi dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.