KABARKIBAR.ID – Menteri Pertahanan Ukraina tolak usulan dari rekan sejawatnya di Indonesia untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina, dengan menyebutnya sebagai proposal yang “aneh”.
Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan gagasan tersebut dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura, di mana ia menjadi pembicara.
Usulan tersebut mencakup “penghentian segera permusuhan,” gencatan senjata “pada posisi saat ini,” serta pembentukan zona demiliterisasi yang diawasi oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB.
Selain itu, Prabowo juga menyarankan adanya “referendum di wilayah yang disengketakan” yang diadakan oleh PBB.
Namun, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, yang hadir dalam konferensi dua hari tersebut, dengan tegas menolak usulan tersebut.
Ia menyatakan, “Ini terdengar seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami dengan rencana aneh ini.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, juga menolak rencana tersebut dan menegaskan bahwa posisi Ukraina adalah Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.
Nikolenko menyebut bahwa Rusia telah melakukan tindakan agresi dengan menduduki wilayah Ukraina, dan setiap usulan gencatan senjata memberikan kesempatan bagi pasukan Rusia untuk memperkuat diri.
“Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia yang memungkinkan dilakukannya referendum di sana,” kata Nikolenko.
“Di wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Rusia saat ini sedang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balasan dari Ukraina.”
Rusia sendiri membantah tuduhan Ukraina mengenai kejahatan perang dan genosida.
Sebagai negara yang menganut diplomasi non-blok, Indonesia sebelumnya telah berusaha untuk menjadi mediator dalam upaya perdamaian.
Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah melakukan kunjungan ke Kiev dan Moskow serta bertemu dengan para pemimpin negara tersebut pada tahun lalu, sementara Indonesia juga memimpin blok ekonomi G20.
Namun, usulan perdamaian yang diajukan oleh Prabowo juga mendapatkan kritik dalam pertemuan puncak tersebut.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyatakan, “Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina,” namun ia menekankan bahwa perdamaian tersebut haruslah “perdamaian yang adil, bukan perdamaian dengan penyerahan.” Komentar tersebut merujuk pada usulan Indonesia.
Meskipun Indonesia telah memberikan dukungan terhadap resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, negara ini belum memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Moskow.
Sebelumnya Usulkan Penetapan Zona Demiliterisasi dan Referendum
Indonesia mengusulkan penetapan zona demiliterisasi dan referendum yang akan dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai langkah untuk meredakan konflik yang sedang terjadi di Ukraina.
Tinggalkan Balasan