Evakuasi ini berjalan secara estafet, dimana menggunakan jalan darat dari Khartoum ke Port Sudan kemudian dari Port Sudan menuju Jeddah menggunakan jalur laut maupun udara.

Yang mana, mereka akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia.

Saat ini pemerintah telah mengevakuasi sebanyak 897 WNI dari Kota Khartoum, Sudan, dimana mereka dibagi menjadi dua tahap evakuasi

Evakuasi tahap pertama sebanyak 569 orang dan tahap kedua 328 orang.

Apa yang Terjadi di Sudan?

Saat ini, Sudan sedang berada dalam situasi yang kompleks dan menantang, dengan beberapa isu penting.

Pada tahun 2019, Sudan mengalami aksi protes massal yang mengakibatkan penggulingan Presiden Omar al-Bashir, yang telah memimpin negara tersebut selama hampir 30 tahun.

Setelah al-Bashir dijatuhkan, Sudan berusaha untuk membangun kembali sistem politik, ekonomi, dan sosialnya. Namun, perjalanan tersebut tidaklah mudah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama di Sudan saat ini adalah krisis ekonomi yang terus berlanjut.

Kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang tinggi membuat masyarakat Sudan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini telah menyebabkan ketidakstabilan sosial dan meningkatnya angka kemiskinan.

Selain itu, konflik bersenjata antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak masih berlanjut di beberapa wilayah negara tersebut.

Konflik ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan menghambat upaya pembangunan di Sudan.

Saat ini, pemerintah Sudan juga dihadapkan dengan tantangan dalam membangun sistem politik yang stabil dan demokratis.
Setelah jatuhnya al-Bashir, pemerintahan transisi dibentuk, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Namun, sistem politik ini belum sepenuhnya stabil dan masih mengalami tantangan, termasuk ketegangan antara kelompok-kelompok politik yang berbeda di negara tersebut.

Di samping itu, isu pelanggaran hak asasi manusia juga masih menjadi perhatian utama di Sudan.

Selama beberapa tahun terakhir, Sudan telah mengalami berbagai kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta penindasan terhadap kelompok minoritas.