Mahfud menjelaskan bahwa sosok utama dalam persoalan ini adalah Panji Gumilang, namun pemerintah telah mengambil tindakan untuk menanganinya.
“Tidak perlu menggelembungkan masalah ini, karena sosok utamanya adalah Panji Gumilang. Hal ini sudah ditangani, dan kita akan melihat perkembangan lembaga tersebut,” kata Mahfud setelah bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (4/7/2023).
Mahfud menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan untuk menutup Ponpes Al-Zaytun.
Namun, pemerintah telah melakukan diskusi terkait hal tersebut.
“Hingga saat ini belum ada keputusan seperti itu. Kami telah melakukan diskusi, tetapi kami belum memutuskan langkah seperti itu,” ujarnya.
Mahfud menjelaskan bahwa usulan mengenai pembekuan Ponpes Al-Zaytun masih sedang dipertimbangkan oleh pemerintah.
Dia menyebut bahwa pemerintah melihat masalah ini secara komprehensif dengan mempertimbangkan juga Ponpes sejenis di daerah lain.
“Kami akan menampung masukan terlebih dahulu mengenai pembekuan tersebut dan akan memperhatikan perkembangannya. Ini adalah masukan yang baik, karena Gubernur Ridwan Kamil mengetahui situasi di daerahnya, khususnya di Jawa Barat. Kami akan melihat secara menyeluruh dari perspektif nasional, termasuk situasi di daerah lain, agar tidak ada perlakuan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Seperti helikopter yang melihat dari atas, kami akan menganalisis situasi secara keseluruhan,” jelasnya.
“Benar bahwa Pak Ridwan Kamil melihat adanya masalah di Ponpes Al-Zaytun dan mengusulkan pembekuan, namun keputusan kami akan didasarkan pada kepentingan Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.
Wapres Minta Usut Masalah Pimpinan Al-Zaytun
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk segera mengatasi polemik yang melibatkan Pondok Pesantren Al-Zaytun. Selain itu, Ma’ruf juga menginginkan agar hak-hak pendidikan santri diperhatikan dengan serius.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ma’ruf saat mengadakan rapat bersama Mahfud dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Ma’ruf menekankan pentingnya menyelesaikan masalah inti yang ada di Al-Zaytun.
“Terkait dengan Al-Zaytun, yang merupakan elaborasi dari arahan Wakil Presiden, tanggung jawabnya ada pada Menko Polhukam. Intinya adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan akar permasalahan serta kekhawatiran yang ada, dan semua hal yang berhubungan dengan individu tersebut harus segera diselesaikan,” kata Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf, Masduki Baidlowi, kepada wartawan pada Selasa (4/7/2023).
Selain itu, Ma’ruf juga memberikan arahan mengenai para santri dan pengajar di Al-Zaytun. Ia ingin memastikan bahwa hak pendidikan para santri tetap terjamin.
“Persoalan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pendidikan harus diperhatikan dan diselesaikan,” jelasnya.
Masduki menambahkan bahwa Ma’ruf tidak memberikan tenggat waktu yang spesifik. Namun, ia menegaskan bahwa Ma’ruf menginginkan penyelesaian masalah Al-Zaytun ini dilakukan segera.
“Harus diselesaikan sesegera mungkin terkait dengan Al-Zaytun ini,” ujar Masduki.
Tinggalkan Balasan