“Sampai saat ini koalisi tersebut masih ada. Besok pagi ada atau setengah ada kita juga belum tahu,” ujarnya.
Surya Paloh dan Nasdem Disebut Berkhianat terhadap Partai Demokrat
Sebelumnya, Teuku Riefky Harsya, selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat menyebut Surya Paloh dan Anies mengkhianati kesepakatan pembentukan KPP.
Sebab, Riefky mengungkapkan, Surya Paloh sependapat dengan Anies Baswedan dan mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.
“Kemarin tanggal 30 Agustus 2023, kami mendapat informasi dari Sudirman Said, mewakili calon presiden Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik antara Partai Nasdem dan PKB memasang pasangan tersebut adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” Riefky mengatakan dalam sebuah keterangan tertulis pada Kamis malam.
Demokrat menilai langkah Anies dan Nasdem itu mengkhianati kesepakatan pembentukan KPP.
Pihaknya pun merasa telah mengambil keputusan untuk menyetujui kerja sama dengan PKB secara sepihak.
“Itu juga merupakan pengkhianatan terhadap apa yang disampaikan calon presiden Anies Baswedan yang bertugas memimpin Koalisi Perubahan,” kata Riefky melalui keterangan tertulis, Kamis malam.
Riefky kemudian mengatakan, Anies selaku pihak yang mempunyai mandat telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya.
Karena, AHY dinilai telah memenuhi syarat dan kriteria yang tercantum dalam Piagam KPP.
Namun, kata Riefky, Anies lebih patuh pada Surya Paloh sehingga tak pernah mengumumkan siapa cawapresnya.
“Perjanjian ini dibuat secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh, “ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
Sebab, sesuai AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan keputusan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Tinggalkan Balasan