Keputusan ini diambil setelah rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang berlangsung di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, pada Jumat sore, 1 September 2023.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan setelah rapat, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, mengumumkan keputusan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pertama, Partai Demokrat mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024.
Selain itu, Partai Demokrat juga resmi mengakhiri keterlibatannya dalam Koalisi Perubahan yang telah terjalin selama ini.
“Andi Mallarangeng mengatakan, ‘Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkatan kesepakatan yang dibangun selama ini,” kata Andi Mallarangeng dalam konferensi pers.
Keputusan ini merupakan respons dari penggabungan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai pasangan calon wakil presiden.
Informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, yang diperoleh dari tim Anies Baswedan yang diwakili oleh Sudirman Said.
Partai Demokrat juga menyatakan bahwa mereka telah menyetujui kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Keputusan ini dilakukan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang mengambil inisiatif tanpa melibatkan Partai Demokrat.
Teuku Riefky Harsya menjelaskan, “Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, yang mewakili calon presiden Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.”
Riefky menambahkan bahwa Partai Demokrat telah melakukan konfirmasi langsung kepada Anies Baswedan mengenai kabar tersebut, dan Anies Baswedan mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar.
Dalam situasi yang disebut sebagai “fait accompli,” Partai Demokrat merasa terpaksa menerima keputusan tersebut.
Dengan keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan dan pencabutan dukungan untuk Anies Baswedan, politik Indonesia menghadapi perubahan dinamika yang signifikan dalam persiapan menuju pemilihan presiden pada tahun 2024.
Keputusan ini tentu akan berdampak pada arah dan strategi politik seluruh partai politik yang terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang.
Tinggalkan Balasan