KABARKIBAR.ID — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa rencana pemerintah untuk menggunakan mandor asing dalam mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dalam tahap penilaian.

Basuki menekankan bahwa keputusan penggunaan pengawas asing untuk proyek IKN berada di tangannya.

“Keputusan itu belum diputuskan. Nanti, keputusan tersebut akan saya ambil,” ungkap Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, pada hari Rabu (21/6).

Basuki juga menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala dalam proyek pembangunan IKN yang melibatkan pengawas dalam negeri.

Selama ini, proyek tersebut telah berjalan dengan baik dengan menggunakan tenaga pengawas lokal.

“Selama ini, proyek ini telah berjalan dengan melibatkan tenaga nasional. Tidak ada masalah. Jika memang ada rencana penggunaan pengawas asing di masa depan, hal tersebut masih dalam tahap wacana,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menggunakan mandor asing dalam mengawasi pembangunan IKN.

Pernyataan ini disampaikannya di Gedung DPR pada Jumat (9/6). Luhut menyatakan bahwa ia akan melaporkan rencana penggunaan pengawas asing dalam pembangunan IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya akan melaporkan kepada Presiden bahwa kami terpaksa menggunakan pengawas asing untuk memastikan kualitas proyek. Kami tidak ingin Ibu Kota Negara ini dibangun dengan hasil yang kurang baik,” ujar Luhut.

Penunjukan pengawas asing akan dilakukan setelah Luhut menerima tugas dari Presiden Jokowi sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Penggunaan mandor asing dalam pengawasan proyek IKN telah menjadi topik perbincangan yang hangat.

Terdapat pendapat yang berbeda mengenai kebutuhan pengawas asing dan kualitas proyek tersebut.

Namun, Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR berperan sebagai pemegang keputusan akhir dalam masalah ini.

Kendati demikian, penting untuk memastikan bahwa pengawasan proyek IKN dilakukan secara profesional dan mengutamakan kepentingan negara serta kualitas pembangunan yang baik.

Keputusan yang diambil haruslah melibatkan pertimbangan yang matang untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut.

Proyek Ibu Kota Negara Nusantara merupakan proyek yang strategis dan kompleks.