Perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, dapat diakses secara online dan minim pertemuan tatap muka.
Kurikulum Anti Korupsi dari Arahan KPK
Menurutnya,program kurikulum juga merupakan arahan dari KPK, bagaimana mewujudkan kota, instansi pemerintah kota Tangerang dan masyarakat yang berintegritas melawan korupsi.
Karenanya, selain acara peresmian, bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga hadir pada hari car free day tersebut.
Bus biru itu diserbu ribuan guru yang penasaran ingin tahu isi bus yang terparkir di tengah kawasan Tugu Adipura.
Hadirnya Bus untuk Memberikan Edukasi Anti Korupsi
Menurut Alexander Mawarta, selaku Wakil Ketua KPK, kehadiran bus ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat tentang ciri dan cara pencegahan korupsi yang umum terjadi di masyarakat.
“Ini sudah diikuti oleh mayoritas ribuan guru. Kami ingin guru memberikan pendidikan anti korupsi, agar nanti saat Indonesia emas tahun 2045, generasi terdidik saat ini masuk ke dunia kerja, dunia demokrasi, akan dapat berhasil tanpa korupsi,” katanya.
Ia juga berpesan, jika menemukan tindak pidana korupsi, seperti suap, kenaikan harga, atau bentuk bonus jabatan lainnya, masyarakat juga bisa langsung melaporkannya ke KPK.
“Karena OTT seperti itu, kami juga mendapat laporan dari masyarakat,” ujarnya.
Guru yang Dilantik Adalah yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Anti Korupsi
Ia menjelaskan, para guru yang dilantik adalah mereka yang kemarin telah mengikuti pelatihan inspektorat tentang pendidikan anti korupsi.
Diharapkan ke depannya, para guru mampu membentuk kelas-kelas anti korupsi di setiap sekolah dalam kurikulum anti korupsi.
“Jadi gambarannya adalah kami akan memberikan tugas kepada anak-anak ini yang juga melibatkan orang tua mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas bersama dan belajar tentang anti korupsi bersama sehingga mewujudkan kota Tangerang yang anti korupsi dan berintegritas,” ujarnya.
Arief menambahkan, memasuki tahun politik, peran guru sangat penting dalam menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai integritas kepada anak, terutama dalam meminimalisir politik uang. ***
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan