KABARKIBAR.ID- Pemerintah untuk mengatasi masalah kualitas udara di wilayah DKI Jakarta telah mengemukakan pandangannya terkait langkah-langkah yang dapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ambil.
Dalam upaya meminimalkan dampak buruk polusi udara, Presiden mendorong adopsi pola kerja hibrida dan kembali memperkenalkan work from home (WFH) bagi para pekerja dengan proporsi 75:25 atau 25:75.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam sebuah Rapat Terbatas (Ratas) yang diadakan pada Senin, 14 Agustus 2023, yang melibatkan jajaran menteri kabinet Indonesia Maju dan Pemerintah Daerah.
Pertemuan ini difokuskan pada isu Peningkatan Kualitas Udara di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan drastis.
“Jika diperlukan juga, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home (WFH) mungkin saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah [nanti pekerja yang WFH sebanyak] 75 [persen] atau 25 [persen] atau angka yang lain,” ungkap Jokowi di Istana Negara.
Usulan untuk menerapkan pola kerja hibrida dan WFH ini merupakan langkah konkret untuk mengurangi mobilitas massa di Jabodetabek, yang dapat membantu mengurangi tingkat polusi udara di wilayah tersebut.
Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Saat ini, kualitas udara di DKI Jakarta telah mencapai tingkat yang sangat buruk, dengan indeks kualitas udara (air quality index/AQI) mencapai angka 156, yang berarti dalam kategori tidak sehat.
Jokowi mencatat bahwa beberapa faktor telah berkontribusi pada situasi memburuknya kualitas udara ini.
Di antaranya adalah cuaca kering yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir, meningkatnya tingkat polusi udara, dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek.
Presiden mengidentifikasi bahwa musim kemarau yang berkepanjangan telah menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan di udara.
Selain itu, emisi yang dihasilkan oleh transportasi dan kegiatan industri, terutama yang menggunakan batu bara, juga turut andil dalam situasi polusi yang semakin meruncing.
Selain mengenai regulasi kerja dan pengurangan mobilitas, Jokowi juga meminta semua Kementerian dan Lembaga terkait untuk tetap konsisten dalam penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kendaraan berbasis bahan bakar fosil.
Ia juga menyoroti pentingnya peralihan menuju transportasi massal yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” tandasnya.
Inisiatif yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kualitas udara ini menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga lingkungan.
Kehadiran dan dukungan semua pihak dalam mengimplementasikan langkah-langkah ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan lingkungan yang semakin mendesak.
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono Juga Terkait Kualitas Udara dan Ajak Kendaraan di Atas 2.400 cc Pakai Pertamax Turbo
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, telah mengadakan sebuah Rapat Terbatas (Ratas) yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan