Konflik Myanmar, Sekjen PBB Desak Para Junta Militer untuk Kembali ke Demokrasi dan Bebaskan Para Tahanan Politik

Namun, tambahnya, semua negara harus terus mengupayakan strategi  penyelesaian konflik.

“Saya mendesak semua negara untuk terus mencari strategi terpadu terhadap Myanmar,” kata Antonio.

Konflik Myanmar yang Semakin Tidak Kondusif

Menurut informasi, situasi di Myanmar berubah menjadi tidak kondusif setelah junta militer menggulingkan pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer Myanmar menculik Presiden Myanmar, Win Myint dan penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Pasca kudeta, masyarakat Myanmar akhirnya menggelar protes besar-besaran terhadap junta militer.

Namun junta militer justru melakukan kekerasan terhadap para warga.

Sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik, ASEAN menandatangani perjanjian 5PC.

Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, juga hadir dalam pertemuan tersebut, yang bertujuan membantu Myanmar mengatasi krisis politik.

Meski begitu, junta militer Myanmar justru malah melanggar konsensus.

Akibat hal tersebut, ASEAN kemudian sepakat untuk bloki Myanmar terlibat dalam aktivitas apa pun di tingkat politik.

Myanmar tidak pernah lagi untuk diundang atau dilarang berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN dalam dua tahun terakhir, termasuk pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Kepala Pemerintahan ASEAN.

Baca Selanjutnya

Waduh! Darurat Narkoba Terjadi di 24 Kelurahan di Surabaya, Klaim dari BNN!