Sementara itu, akumulasi pinjaman yang dibayarkan kepada peminjam adalah Rp 601,41 triliun.

Di urutan ketiga adalah Jawa Timur yang jumlah rekening peminjamnya mencapai 2,07 juta akun.

Sementara itu, outstanding pinjaman mencapai 6,23 triliun dan TWP sebesar 3,25%.

Friderica Widyasari Dewi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meluncurkan program kampanye program literasi dan inklusi keuangan untuk perempuan pada Mei lalu.

Pasalnya, perempuan merupakan kelompok terbesar kedua yang menjadi korban penipuan dari rentenir, pelaku investasi ilegal, atau penyedia pinjaman online (pinjol) ilegal, berdasarkan data OJK.

“Kelompok terbesar pertama adalah guru. Namun, banyak juga guru yang perempuan. Bisa jadi kelompok terbesar pertama adalah perempuan,” kata Kiki, sapaan akrab Friderica Widyasari Dewi, di Yogyakarta, Jumat, 12 Juni 2023 lalu.

Mengapa Banyak Orang Terjerat Pinjol?

“Fenomena pinjaman online ilegal tidak hanya terkait dengan literasi, tetapi faktor lain juga mempengaruhi,” ujarnya.

Berdasarkan studi independen yang dilakukan NoLimit Indonesia pada 2021, Kiki menemukan bahwa alasan utama pengguna pinjol ilegal adalah untuk membayar utang lain.

Selain itu, latar belakang ekonomi, terutama kelas bawah, menempati urutan kedua.

“Dana cair lebih cepat ada di urutan ketiga. Makanya OJK menantang penyedia jasa keuangan untuk memberantas pinjaman ilegal dalam kasus ini, tapi tetap hati-hati,” kata Kiki.

Kebutuhan mendesak, perilaku belanja, tekanan keuangan, membeli peralatan baru, membayar uang sekolah dan kredit rendah juga menjadi faktor.

“Kami sangat menyayangkan gaya hidup yang menjadi penyebab jerat utang tidak hanya untuk anak muda, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat”, ujar Kiki.

Oleh karena itu, OJK telah menyiapkan banyak hal untuk mereduksi berbagai faktor tersebut.

OJK telah menyiapkan berbagai strategi, edukasi online dan offline, kampanye nasional yang luas untuk memperkuat sinergi dan aliansi strategis dengan kementerian/lembaga, sektor keuangan, universitas, dan organisasi internasional.