Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), juga diminta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja satgas PPDB.
“PPDB selalu menjadi pendorong penting banyaknya kasus kecurangan dan penyimpangan.”
“Seharusnya situasi ini sudah diprediksi secara khusus oleh Kemendikbudristek agar tidak terjadi kasus yang merugikan siswa maupun orang tua,” kata Syaiful Huda, selaku Ketua Komisi X DPR RI dalam keterangannya, Selasa, 11 Juli 2023.
Sebagai informasi, kasus manipulasi zonasi dengan modus berbeda menyebar di berbagai wilayah.
Di Bogor, misalnya, ratusan pendaftar PPDB telah didiskualifikasi karena diketahui memalsukan tempat tinggal agar bisa diterima di sekolah tertentu.
Di Bekasi, sebagian wali murid mengeluhkan ada dugaan oknum pada dua sekolah favorit yangmemalsukan koordinat jalur zonasi di PPDB SMA/SMK.
Huda mengatakan, terjadinya kecurangan pada PPDB dalam berbagai bentuk dipastikan akan terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Situasi ini terjadi karena kualitas layanan pendidikan yang tidak merata dan terbatasnya daya tampung siswa di sekolah negeri.
“Banyak orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah favorit dengan harapan anaknya dapat menikmati kualitas layanan pendidikan terbaik di tempat tinggalnya.”
“Banyak juga orang tua yang ingin mendapatkan tempat untuk bersekolah di sekolah negeri karena keterbatasan biaya.” katanya.
Menurut pandangan Huda, situasi ini harus menjadi titik tolak bagi Kemendikbudristek untuk terlibat langsung dalam pengaktifan satgas PPDB di tingkat daerah.
Huda melanjutkan, Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta timnya, bisa meminta kepala daerah untuk memimpin langsung kerja dari satgas PPDB.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan