Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, jumlah peserta PPDB yang didiskualifikasi terbanyak di Kantor Cabang Dinas (KCD) Bogor sebanyak 1.635 siswa.
KCD Kabupaten Bekasi 589 siswa, KCD Kota Bekasi 307 siswa, dan KCD 8 Kabupaten Bandung 410 siswa.
Sistem PPDB Zonasi dapat Penolakan dari Eddy Rahmayadi
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengevaluasi kembali pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Mantan Pangkostrad itu mengaku sudah berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo dan Mendikbud Nadiem Makarim soal pelaksanaan PPDB yang dinilainya tidak objektif.
“Tiga kali saya bicara, pertama dengan Presiden, kemudian dengan Mendikbud dan ketiga dengan media,” kata Gubernur Edy kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat, 21 Juli 2023.
Gubernur Edy mengatakan tidak ada masalah dengan pengerahan PPDB 2023 di Sumut.
Namun, kata dia, khususnya di Sumut, sarana dan prasarana pendidikan belum merata.
“Kenapa? Saya tidak bicara provinsi lain. Sumut saya 33 kabupaten/kota, jumlah guru di sana tidak sebanding dengan jumlah guru di Medan,” kata mantan Pangkostrad itu.
Dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kata Edy, siswa yang cerdas akan terkendala dan terbatasi dengan zonasi.
Akibatnya, mereka tidak bisa berjuang untuk lulus dari sekolah terbaik dan bergengsi seperti Kota Medan.
“Infrastruktur di Medan itu beda. Tidak bisa zonasi, prioritas murid mana kita ajar.”
“Kalau di Jakarta, ujung sama di tengah, infrastrukturnya sama, gurunya juga sama.”
“Jadi jangan samakan daerah yang maju, dengan daerah berusaha untuk maju,” jelas Gubernur Edy.
Tinggalkan Balasan