KABARKIBAR.ID – Anies Baswedan, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengatakan kota-kota di Indonesia belum produktif secara ekonomi.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2023 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 13 Juli 2023.

Ia mengatakan setiap kenaikan persentase penduduk perkotaan di Indonesia, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 1,4 persen.

Sementara di negara-negara Asia lainnya, tambahan 1 persen penduduk perkotaan dapat menyumbang hingga 3 persen PDB per kapita.

“Artinya, kota kita belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim.

Sejak 2009, bagaimanapun, ia mencatat bahwa lebih banyak orang tinggal di kota daripada di desa.

“Urbanisasi itu pasti. Urbanisasi berjalan dengan baik, apapun yang terjadi, yang tidak baik adalah Jakartanisasi, untuk Jakarta secara keseluruhan,” imbuhnya.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini juga menyoroti masalah lingkungan di perkotaan.

Menurut data yang dimilikinya, dari seluruh kota di Indonesia, hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara baik.

Sementara itu, 30 juta orang di perkotaan hidup dalam pemukiman tidak layak.

“Kami melihat ketimpangan yang kuat di perkotaan,” kata Anies.

Anies Baswedan Ingin Kota-kota di Indonesia Tumbuh Setara

Anies Baswedan, selaku bakal calon presiden (bacapres) punya harapan pada pembangunan merata agar bisa seperti negara berkembang lainnya.

Hal itu diungkapkan Anies saat ditanya awak media soal pemilihan presiden ke depan dan perkembangannya, khususnya di Indonesia bagian timur.

“Kita ingin kota-kota tumbuh merata di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur.”

“Bagian paling gelap dari Indonesia timur pada gambar yang tadi,” kata Anies, di lobi Upper Hills Convention Center, Kota Makassar, Sulsel, pada Kamis, 13 Juli 2023.

Anies dengan tegas, dalam pembangunan proyek infrastruktur, khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel) atau Indonesia Timur juga harus ada prinsip.